Mirza alumni IISIP’87 jurusan Jurnalistik sudah malang melintang di dunia kewartawanan sejak lulus kuliah. Pernah bekerja di berbagai media massa akhirnya Mirza “terdampar” di Divisi Humas APKASI sejak 2007.
“Ratusan jumlah daerah Kabupaten sungguh bukan hal yang mudah untuk diakomodir. Ya lumayan menantang, coba bayangkan kita harus bisa mengakomodasi kebutuhan dari 416 daerah Kabupaten, masing-masing dengan masalah dan tantangan yang berbeda-beda,” ujar Mirza.
Bagaimana Mirza bisa berkecimpung “mengurusi” Daerah Kabupaten?
“Awalnya saya bersama teman-teman mantan tabloid Berita Keadilan, mendirikan sebuah media consultant. Kami mengelola media internal untuk beberapa lembaga, salah satunya APKASI. Dari situ bos APKASI menawarkan saya untuk bergabung di sana,” ujar Mirza.
Pekerjaan utama Mirza adalah mengelola Tabloid APKASI dan media sosialnya. “Sejak 2007 hingga kini saya berada di Divisi Humas dan Protokoler APKASI,”
APKASI kependekan dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia adalah sebuah wadah kerja sama Pemerintah Kabupaten di seluruh Indonesia.
Sesuai dasar pembentukannya pada tahun 2000, APKASI memiliki tugas pokok, yaitu sebagai penyedia advokasi, mediasi dan fasilitasi bagi Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Pusat dan Instansi lainnya sesuai hakekat Otonomi Daerah.
APKASI dideklarasikan pada 30 Mei 2000 oleh 26 Bupati dari 26 Provinsi saat itu, di hadapan Menteri Dalam Negeri Soerjadi Soedirdja dan Menteri Negara Otonomi Daerah, Ryaas Rashid.
Keanggotaan APKASI menganut system stelsel pasif. Artinya seluruh Pemerintah Kabupaten di Indonesia termasuk Kabupaten yang baru dimekarkan, secara otomatis menjadi anggota APKASI. Saat ini ada 416 Pemerintah Kabupaten di Indonesia serta aktif di organisasi APKASI.
Permasalahan yang kerap terjadi adalah permasalahan mengenai anggaran. Sebagian besar anggaran daerah masih sangat bergantung pada pendapatan dari Pemerintah Pusat melalui DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus).
DAU seringnya tidak dimanfaatkan secara optimal karena banyak pihak yang ragu menggunakannya. Penyebabnya adalah juklak dan juknis penggunaan anggaran dari Pemerintah Pusat seringkali turun terlambat, sehingga menimbulkan kekhawairan dalam pelaksanaan anggaran tersebut.
Selain masalah anggaran, masalah pemberian kewenangan yang belum sepenuhnya dipercayakan ke daerah masih terasa hingga sekarang.
Ibaratnya daerah diberikan kebebasan untuk bergerak, tetapi kendali utamanya masih dipegang erat oleh pusat. “Kepala dilepas tetapi ekor dipegang erat,” kata Mirza lagi mengibaratkan.
Tugas APKASI itulah menjembatani semua permasalahan tersebut. Meski pekerjannya cukup membuatnya sedikit “pening”, namun Mirza sangat bersyukur. “Alhamdulilah bisa mengunjungi daerah Kabupaten di Indonesia yang pesona alamnya sungguh luar biasa. Seperti Raja Ampat di Papua. Benar-benar bak sepotong syurga yang jatuh ke bumi,” kata Mirza.
Dan sebagai Humas kerap kali Mirza ikut mendampingi para Bupati dan Pejabat Daerah yang melaksanakan shortcourse ke beberapa negara Eropa dan Asia.
Lalu enak mana jadi wartawan atau Humas?
Menurut Mirza jadi wartawan ada enaknya dan ada tidaknya. Enaknya profesi ini punya prestise yang cukup diperhitungkan oleh orang lain. “Ga enaknya jam kerjanya sering ga jelas apalagi saat menghadapi deadline,” ujarnya.
Sedangkan di bidang Humas, enaknya waktu kerjanya lebih teratur. Pergi pagi pulang sore sesuai jam kantor. “Tapi nggak enaknya sering harus melayani komunikasi sesuai kemauan atasan, meski kadang nggak sejalan dengan nurani,” ujar Mirza.
Namun Mirza menandaskan, apapun pekerjaannya tetap harus disyukuri dan dilakukan dengan sepenuh hati serta profesional. Mirza yang saat dihubungi redaksi sedang berada di luar kota, “Lagi rapat konsinyering untuk menyusun program kerja Apkasi 2025,” katanya menutup perbincangan.
Titik Mustikayani